TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara terus menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung BPSDM Kaltara. Pemeriksaan saksi ahli konstruksi bangunan dilakukan guna memperkuat bukti dalam proses penyidikan.
“Keterangan saksi ahli menyebut banyak pekerjaan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB),” ujar Aspidsus Kejati Kaltara, Nurhadi, Kamis (24/04/2025).
Nurhadi menambahkan bahwa proyek ini berlangsung dalam tiga tahap, dan indikasi penyimpangan muncul sejak tahap awal. “Ketidaksesuaian ditemukan sejak tahap pertama hingga tahap kedua,” lanjutnya.
Kejaksaan menduga ada penggantian bahan bangunan yang tidak sesuai dokumen perencanaan. Salah satunya adalah penggunaan baja ringan menggantikan besi yang tercantum dalam RAB.
Pembangunan gedung tersebut berlokasi di Jalan Rajawali, Tanjung Selor. Proyek ini menjadi sorotan karena nilai kontraknya cukup besar. Saat ini, pihak Kejati sedang berkoordinasi untuk menghitung potensi kerugian negara.
Opsi yang dipertimbangkan adalah pelibatan auditor internal atau menggandeng BPKP Kaltara. Tim penyidik berharap hasil audit segera rampung dalam waktu dekat.
Penetapan kerugian negara akan menjadi dasar penting untuk langkah hukum selanjutnya. Jika hasil audit menunjukkan kerugian signifikan, maka proses hukum akan masuk ke tahap berikutnya. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru.
