BULUNGAN – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta perusahaan di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk lebih maksimal menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menegaskan bahwa penyaluran dana PPM harus selaras dengan prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam mengatasi desa-desa yang belum teraliri listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“PPM harus sinkron dengan program kami. Saat ini masih banyak desa di perbatasan yang belum berlistrik. Ini menjadi fokus utama,” ujar Yosua.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, yang menekankan bahwa listrik bukan sekadar penerangan, tetapi investasi jangka panjang sekaligus penggerak ekonomi.
Yosua menambahkan, perusahaan MBLB diarahkan membangun infrastruktur energi secara mandiri untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa terpencil.
“Program PPM diarahkan untuk mendukung UMKM di pedalaman. Perusahaan dapat berkontribusi dengan menyiapkan pembangkit listrik agar usaha warga bisa berjalan,” jelasnya.
Beberapa keberhasilan program ini sudah terlihat di lapangan. Di Desa Linsayung, Kecamatan Lumbis Ogong, sebuah perusahaan menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) beserta mesin jahit listrik, yang digunakan warga untuk memproduksi kerajinan rotan dan kulit.
Strategi serupa akan diterapkan di Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, dengan fokus pada pengolahan madu hutan. Bantuan energi akan digunakan untuk mesin pengolah madu agar kadar air berkurang dan nilai jual meningkat.
Dinas ESDM berharap seluruh perusahaan MBLB memegang teguh komitmen dalam program Panggung Energi Untuk Negeri, sehingga kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Optimalkan sasaran PPM sesuai komitmen bersama. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar,” pungkas Yosua. (Adv)
