NUNUKAN – Sektor rumput laut yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan saat ini tengah berada dalam kondisi memprihatinkan. Para pembudidaya terus menyuarakan keluhan terkait harga jual komoditas unggulan tersebut yang merosot tajam dalam beberapa waktu terakhir.
Aspirasi ini mengemuka saat Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, melaksanakan reses masa sidang III tahun 2026 pada Minggu (22/02). Menanggapi jeritan petani, Ladullah menegaskan bahwa persoalan harga ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata oleh pemangku kebijakan.
Sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia, stabilitas harga di Nunukan memiliki dampak sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
“Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia. Sementara, harga terus anjlok. Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata,” tegas H. Ladullah.
Dalam upayanya mencari solusi, DPRD Kaltara telah melakukan pertemuan intensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara. Berdasarkan keterangan DKP, pemerintah berencana menghadirkan pabrik pengolahan rumput laut di wilayah Kalimantan Utara.
Namun, terdapat catatan penting terkait lokasi pembangunan pabrik tersebut:
-
Lokasi Pilihan: Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI) Tanah Kuning.
-
Kendala di Nunukan: Meski menjadi produsen terbesar, Nunukan belum menjadi pilihan utama investor karena kendala infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan air bersih.
“Pertanyaannya kenapa tidak di Nunukan sementara produksi banyak dari Nunukan. Untuk Nunukan masih terhambat listrik dan air bersih. Sehingga, investor belum siap untuk membangun di sana,” jelas Ketua Kebugis Nunukan tersebut.
Meskipun lokasi pabrik berada di KIPI, Ladullah berharap kehadiran industri pengolahan ini mampu menyerap hasil panen petani lokal secara maksimal. Dengan adanya pabrik di dalam provinsi, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih pendek sehingga harga beli di tingkat petani dapat lebih stabil.
“Kami akan terus menampung aspirasi ini dan menyampaikannya secara langsung dalam rapat bersama pemerintah untuk segera dibahas solusinya,” pungkasnya.
