NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan. Agenda strategis ini bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2026/2027.
Pemerintah memusatkan kegiatan di Cafe Sayn sebagai wadah bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil mereka dari tingkat bawah.
Dalam arahannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa Musrenbang Kewilayahan bukan sekadar agenda rutin tahunan. Beliau memandang forum ini sebagai instrumen vital untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif di wilayah perbatasan.
“Kami ingin memastikan setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini dikaji secara objektif dan konstruktif. Kami memprioritaskan program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST., MM, menjelaskan peran krusial Pulau Nunukan sebagai kawasan strategis perbatasan. Menurutnya, Pulau Nunukan menyokong stabilitas wilayah, aktivitas perdagangan, hingga pelayanan pemerintahan.
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Andi Astuti menekankan bahwa penguatan akses jalan produksi dan dukungan terhadap UMKM menjadi fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Andi Astuti juga memaparkan capaian progres perencanaan untuk dua tahun ke depan:
-
Tahun 2026: Sebanyak 386 kegiatan hasil musrenbang dan pokok pikiran (pokir) telah masuk dalam dokumen RKA 2026. Kecamatan Nunukan menyumbang 230 kegiatan, sementara Kecamatan Nunukan Selatan mencatatkan 156 kegiatan.
-
Tahun 2027: Tim verifikator menerima total 1.032 usulan dari dua kecamatan. Setelah melalui proses penajaman, forum ini menyepakati 65 usulan prioritas (35 dari Kecamatan Nunukan dan 30 dari Kecamatan Nunukan Selatan) untuk pembahasan lebih lanjut.
Menutup laporannya, Andi Astuti mengingatkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut penentuan skala prioritas yang ketat. Pemerintah daerah menyandarkan keputusan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional (Pro SN), serta visi-misi “17 Arah Baru Perubahan”.
“Keputusan yang kita ambil hari ini menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027 mendatang,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi kecamatan. Usai seremoni pembukaan, para peserta melanjutkan kegiatan dengan sesi diskusi kelompok untuk mengerucutkan program prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten.
