TANJUNG SELOR – Sebanyak delapan zona bentang alam karst di Kabupaten Bulungan diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Pengajuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam melindungi kawasan yang memiliki nilai penting bagi lingkungan dan sistem tata air.
Delapan zona tersebut meliputi Batu Tumpuk, Batu Putih, Pimping, Gunung Putih, Gunung Seriang, Long Sam, Long Pari, dan Batu Benau. Seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Bulungan dan telah dibahas melalui proses identifikasi, verifikasi, serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Badan Geologi.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan hasil kajian menunjukkan kawasan yang diusulkan telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KBAK sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian ESDM melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Nomor 500.10.3/2352/DESDM/SETDA.
Ferdy menjelaskan, kawasan karst di Bulungan memiliki karakteristik bentukan permukaan atau eksokarst serta bentukan bawah tanah atau endokarst. Kedua bentukan tersebut mempunyai fungsi penting dalam menjaga sistem hidrologi, termasuk sebagai daerah imbuhan air tanah.
Hasil analisis hidrogeologi juga mengidentifikasi adanya aliran sungai bawah tanah dan mata air di kawasan tersebut. Keberadaan sumber air ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mendorong perlindungan kawasan karst.
Pembahasan dalam FGD turut melibatkan unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan. Selain fungsi hidrologis, peserta juga memperhatikan nilai ekologis, ilmiah, sosial, serta ekonomi yang melekat pada kawasan karst.
Menurut Ferdy, penetapan KBAK akan memberikan kejelasan hukum terhadap wilayah yang perlu dilindungi. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang agar pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Ia menekankan bahwa penetapan kawasan lindung bukan berarti menutup peluang investasi. Dengan adanya batas dan fungsi kawasan yang jelas, kegiatan pembangunan justru dapat diarahkan agar berjalan sesuai ketentuan.
Saat ini, dokumen pengusulan yang mencakup peta delineasi dan rekomendasi hasil FGD telah diserahkan kepada Badan Geologi Kementerian ESDM. Tahapan selanjutnya adalah mengawal proses hingga diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan KBAK.
Pemprov Kaltara berharap delapan zona yang diusulkan tersebut memperoleh kepastian status perlindungan sehingga keunikan bentang alam, fungsi tata air, dan potensi sumber daya lingkungan di Bulungan dapat terus dipertahankan. (Adv)
















