TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menunjukkan sikap responsif terhadap pengawasan anggaran daerah. Setelah sempat memicu perbincangan publik, Pemprov Kaltara secara resmi membatalkan rencana pengadaan speed boat yang sebelumnya tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltara, Panji Agung, ST., M.Sc., mengonfirmasi bahwa keputusan pembatalan tersebut lahir dari hasil evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 28 April 2026. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah efisiensi demi menjaga kesehatan fiskal daerah.
Panji Agung menjelaskan bahwa pencantuman item di dalam SiRUP merupakan prosedur standar keterbukaan informasi dalam tahapan perencanaan. Namun, ia menekankan bahwa dokumen perencanaan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai skala prioritas.
“Masyarakat perlu memahami bahwa masuknya sebuah item dalam dokumen perencanaan tidak otomatis berlanjut ke tahap pengadaan pasti. Kami terus mengevaluasi setiap rencana belanja agar benar-benar tepat sasaran,” tegas Panji Agung dalam keterangan resminya.
Ia menilai perhatian masyarakat terhadap SiRUP sebagai bentuk kontrol publik yang sehat. Baginya, pemerintah justru terbantu dengan adanya masukan publik dalam menjaga akuntabilitas penggunaan APBD.
Pemprov Kaltara membantah tudingan bahwa pembatalan ini terjadi karena adanya polemik di ruang publik. Panji menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil keputusan tersebut jauh-jauh hari melalui mekanisme internal yang terukur.
Pemerintah saat ini lebih memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk mendanai program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Keputusan untuk tidak melanjutkan pengadaan ini merupakan bentuk kehati-hatian fiskal. Kami memprioritaskan belanja yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Panji Agung memastikan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat tata kelola anggaran yang transparan dan responsif terhadap aspirasi warga. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal setiap tahapan penggunaan anggaran demi kemajuan Kalimantan Utara.
“Masukan dari publik menjadi bagian penting bagi kami untuk mengambil keputusan yang lebih cermat dan berpihak pada kepentingan orang banyak,” pungkasnya.
