NUNUKAN — Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Rakordal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Nunukan, hingga Kepala dan Anggota Tim Pengawal Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Dalam arahannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa Rakordal bukan sekadar forum rutin, melainkan agenda strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program, realisasi anggaran, dan kinerja perangkat daerah. Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada tingginya angka serapan anggaran semata, tetapi juga harus mengukur dampak nyata yang dirasakan warga.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tegas Irwan Sabri.
Irwan Sabri juga menginstruksikan seluruh kepala OPD—terutama pengampu program prioritas dan Program Strategis Nasional (PSN)—untuk tancap gas menuntaskan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. Ia mengingatkan agar masalah keterlambatan proyek di masa lalu tidak kembali terulang.
Selain masalah realisasi anggaran, Bupati Nunukan menyoroti pentingnya Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai instrumen evaluasi yang objektif bagi jajaran birokrasi.
“PKO harus menjadi cermin yang objektif bagi kita untuk melihat perangkat daerah mana yang telah menunjukkan kemajuan dan mana yang masih berjalan di tempat. Kita harus berani melihat kekurangan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah perbaikan secara terukur,” ujarnya.
Ia memerintahkan Sekda bersama tim teknis untuk mematangkan skema penerapan PKO pada 2027 mendatang, termasuk mengkaji korelasinya dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Tak hanya itu, Bupati juga mengajak jajarannya untuk memelopori transformasi digital melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital, tetapi kita sendiri belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” imbaunya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., memaparkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 hingga Triwulan III.
Raden Iwan memberikan catatan khusus terkait penggunaan aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev). Berdasarkan laporan tim evaluasi, penginputan indikator kinerja dan subkegiatan oleh sejumlah OPD belum tuntas 100 persen.
Ia mendesak seluruh perangkat daerah untuk segera melengkapi dan memperbarui data e-Monev agar selaras dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus mempercepat eksekusi program demi mengejar target pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2026. (Adv)
