NUNUKAN — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sukses bertengger di posisi puncak Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Perangkat daerah ini berhasil mengantongi nilai tertinggi sebesar 96,00 persen dengan predikat Baik.
Pengumuman capaian tersebut disampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, Senin (26/10/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., M.M., memberikan penghargaan secara langsung kepada jajaran pimpinan perangkat daerah berprestasi. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Pemkab Nunukan atas komitmen, kerja keras, serta konsistensi dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mutu pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri mengapresiasi tinggi jajaran yang berhasil meraih predikat Baik dan meminta agar capaian ini tidak membuat mereka cepat berpuas diri.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Nunukan,” ujar Irwan Sabri.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan di setiap dinas agar program kerja pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
Berdasarkan data evaluasi Penilaian Kinerja Organisasi, berikut delapan perangkat daerah yang berhasil meraih peringkat teratas:
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian — 96,00%
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) — 94,50%
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja — 94,03%
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) — 93,50%
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) — 93,27%
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) — 93,00%
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) — 92,76%
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) — 91,80%
Tak hanya memberi apresiasi kepada instansi peraih predikat terbaik, Bupati Nunukan juga memberikan suntikan semangat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam kategori Butuh Perbaikan.
Irwan Sabri berharap hasil evaluasi ini dijadikan cambuk semangat untuk berbenah, menguatkan kepemimpinan internal, dan membenahi kelemahan kinerja agar pada periode berikutnya dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
“Melalui Rakordal dan penilaian kinerja ini, kita ingin mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan demi menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
