TANJUNG SELOR – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus tancap gas mendorong keterbukaan informasi publik. Terbaru, lembaga ini melakukan pendampingan intensif kepada jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi agar masyarakat semakin mudah mengakses data yang mereka butuhkan.
Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh badan publik menjalankan kewajibannya secara optimal. Menurutnya, transparansi bukan sekadar urusan administratif di atas kertas.
“Transparansi adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Fajar.
Melalui pendampingan ini, KI Kaltara ingin memastikan setiap instansi memahami tata kelola informasi secara utuh. “Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan cepat, tepat, dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, pada Kamis (16/4/2026), Komisioner KI Kaltara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, menyambangi Kabupaten Bulungan untuk agenda serupa. Ia menyoroti pentingnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola informasi.
Berlanta menilai, kecanggihan sistem informasi tidak akan berarti banyak tanpa kesiapan aparatur yang paham regulasi dan responsif.
“Kami berharap pendampingan ini memperkuat pemahaman teknis sekaligus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan badan publik yang informatif,” kata Berlanta.
Menutup rangkaian kegiatan, Fajar Mentari berharap seluruh perangkat daerah di Kalimantan Utara tidak berhenti berbenah. Ia mendorong agar keterbukaan informasi tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan identitas atau budaya kerja.
Harapan Utama KI Kaltara:
- Optimalisasi Layanan: Seluruh badan publik memenuhi standar pelayanan informasi.
- Budaya Transparansi: Menjadikan keterbukaan sebagai bagian dari budaya kerja harian.
- Kepercayaan Publik: Meningkatnya indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Kami ingin sinergi ini menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan di Kalimantan Utara,” pungkas Fajar.
