TANJUNG SELOR – Pengembangan energi baru terbarukan mulai menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat kemandirian energi daerah. Potensi tenaga air, energi surya, dan biomassa dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Pemprov Kaltara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Gadis 2, Tanjung Selor, Senin (31/8/2026).
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan wilayah Kalimantan Utara memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat energi hijau di Indonesia.
Potensi tenaga air di Kaltara diperkirakan mencapai sekitar 13.000 megawatt (MW). Selain itu, daerah ini juga memiliki cadangan batu bara lebih dari 1 miliar ton, potensi minyak dan gas bumi, serta sumber energi surya dan biomassa.
Menurut Ferdy, kekayaan energi tersebut perlu dikelola melalui perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan PLTA Kayan. Pengembangan pembangkit ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan energi, termasuk untuk kawasan industri dan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
Di samping itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah terpencil serta pemanfaatan biomassa dari sektor kehutanan dan perkebunan juga menjadi alternatif yang dapat dikembangkan.
Upaya tersebut diperlukan karena pemerataan listrik masih menjadi tantangan di sejumlah kawasan perbatasan dan pedalaman.
Data pemerintah menunjukkan rasio elektrifikasi Kaltara berada pada kisaran 96,96 persen. Dari sekitar 482 desa, baru 422 desa yang telah mendapatkan akses listrik, sedangkan 60 desa masih belum berlistrik dengan sekitar 7.956 KK belum terlayani.
Wilayah Krayan, Lumbis, dan Apau Kayan menjadi kawasan yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pembangunan infrastruktur energi. Keterbatasan transportasi dan kondisi geografis membuat pembangunan jaringan konvensional membutuhkan investasi besar.
Ferdy menilai pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan cadangan energi strategis dan infrastruktur penyimpanan guna mengantisipasi gangguan pasokan.
Pertemuan bersama BPK RI dan Kementerian ESDM tersebut turut dihadiri Bapperida Kaltara, Ditjen Ketenagalistrikan, serta Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
Ferdy berharap sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah dapat mempercepat pemanfaatan sumber energi lokal.
Dengan pengembangan energi terbarukan yang terencana, Kaltara diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga memperluas akses listrik bagi masyarakat pedalaman dan kawasan perbatasan. (Adv)
