TANJUNG SELOR – Ribuan rumah tangga di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kebutuhan yang masih besar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong pemerintah pusat menambah kuota bantuan pada tahun mendatang.
Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM agar alokasi BPBL dapat ditingkatkan. Langkah ini ditempuh karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas untuk membiayai pemasangan sambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan Abdul Muis mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pemasangan listrik masih cukup tinggi.
“Kuotanya berbeda setiap tahun tergantung anggaran pemerintah pusat. Namun, kami terus melobi karena kebutuhan masyarakat di Kalimantan Utara masih cukup besar,” ujar Abdul Muis.
Ia menyebutkan, selama ini Kaltara mendapat perhatian cukup baik dalam alokasi BPBL. Meski demikian, pemerintah daerah berharap jumlah penerima bantuan dapat terus bertambah agar semakin banyak rumah tangga yang memperoleh akses listrik.
“Alhamdulillah, selama ini Kaltara mendapat perhatian yang cukup baik,” katanya.
Pada tahun ini, sekitar 2.000 sambungan rumah mulai direalisasikan secara bertahap di sejumlah wilayah Kaltara. Program tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh sambungan listrik baru tanpa harus menanggung biaya pemasangan secara mandiri.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara juga memantau berbagai kendala di lapangan. Salah satunya persoalan lahan di Kabupaten Tana Tidung yang masih diupayakan penyelesaiannya agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.
Abdul Muis menegaskan, upaya penambahan kuota BPBL akan terus diperjuangkan agar jangkauan program semakin luas. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga kegiatan rumah tangga serta perekonomian.
“Kami terus berupaya agar tahun depan bantuan listrik gratis tetap berjalan dan kuotanya bisa lebih besar,” ujarnya.
Pemprov Kaltara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan sehingga cakupan penerima BPBL di lima kabupaten dan kota semakin luas. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sambungan listrik diharapkan dapat segera menikmati layanan listrik secara layak.
