Example floating
Example floating
banner 970x250
ESDM Kaltara

Dinas ESDM Catat 41 Pemegang Izin Tambang MBLB di Kaltara, Empat Penuhi Syarat Operasional

×

Dinas ESDM Catat 41 Pemegang Izin Tambang MBLB di Kaltara, Empat Penuhi Syarat Operasional

Sebarkan artikel ini

TANJUNG SELOR – Penataan administrasi dan kesiapan teknis menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Dari 41 badan usaha yang tercatat telah memiliki izin, baru empat perusahaan yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan aktivitas penambangan.

Data Dinas ESDM Kaltara menunjukkan, 41 badan usaha tersebut memiliki jenis perizinan yang berbeda. Sebanyak 21 perusahaan mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 14 perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan enam lainnya telah memperoleh IUP Operasi Produksi.

Example 300x600

Empat perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan kegiatan penambangan adalah PT Pipit Jaya Abadi, PT Damadu Cahaya Mandiri, PT Pulau Mas Perkasa, serta PT Pusaka Prima Resources.

Di luar kelompok pemegang izin tersebut, pemerintah juga masih menemukan 37 pelaku usaha yang belum memiliki legalitas pertambangan. Rinciannya, 14 pelaku usaha berada di Kabupaten Nunukan, 12 di Bulungan, delapan di Tana Tidung, dan tiga di Kota Tarakan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi penataan usaha pertambangan galian C yang dilaksanakan di Gedung Gadis II Pemprov Kaltara, Selasa (13/10/2026).

Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyebutkan bahwa pemerintah berupaya memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan berdasarkan ketentuan perizinan dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ia menjelaskan, kepemilikan izin merupakan salah satu aspek penting, tetapi pelaku usaha juga harus memenuhi berbagai ketentuan lain sebelum dapat menjalankan kegiatan penambangan.

Beberapa persyaratan yang menjadi perhatian antara lain kesesuaian tata ruang, kejelasan status lahan, dokumen lingkungan, rekomendasi pengelolaan DAS, serta ketentuan mengenai kawasan hutan.

Untuk mengurai persoalan tersebut, Pemprov Kaltara melibatkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.

DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi yang menangani kehutanan dilibatkan dalam proses koordinasi bersama para pengusaha.

Ferdy menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan pendekatan pendampingan dan pengawasan secara bersamaan.

Melalui pembenahan tersebut, pemerintah berharap sektor pertambangan MBLB di Kaltara dapat berkembang dengan tata kelola yang lebih baik, memiliki kepastian hukum, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. (Adv)

banner 728x90
Example 120x600
Example 468x60