NUNUKAN – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan berpeluang mendapatkan akses pembiayaan melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP), salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan. Program ini menyasar masyarakat dan pelaku usaha yang belum terjangkau layanan pembiayaan perbankan konvensional.
Peluang tersebut terbuka setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menjalin kerja sama dengan PIP melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Kepala Seksi Bank KPPN Nunukan, Dzikri Wahdanifa Sunandar, menjelaskan PIP menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang disalurkan dengan menggandeng lembaga penyalur nonbank.
“Bagaimana agar masyarakat ini bisa diberdayakan, masyarakat yang tidak terjangkau dengan pembiayaan di bank konvensional bisa dibantu melalui APBN, di mana Pusat Investasi Pemerintah bekerja sama dengan lembaga penyalur bukan bank,” jelasnya usai pembukaan Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Dzikri, program tersebut bertujuan membantu UMKM dan pelaku usaha di daerah mengembangkan kegiatan ekonomi. Sejumlah daerah sebelumnya telah menjalankan program serupa, sedangkan di Kabupaten Nunukan kerja sama baru memasuki tahap awal.
“Untuk di Kabupaten Nunukan kebetulan baru dilakukan MoU dengan Bupati Nunukan. Ke depannya setelah prosedur dan administrasinya selesai, tentunya masyarakat akan bisa mengakses program yang dijalankan oleh Pusat Investasi Pemerintah,” ujarnya.
Dzikri menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyosialisasikan program tersebut setelah seluruh prosedur dan administrasi selesai. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme serta persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan.
“Ke depannya kami akan dengan dinas setempat tentunya melakukan sosialisasi, karena ini program baru di Nunukan,” katanya.
Terkait besaran pembiayaan, Dzikri mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Nilai pembiayaan akan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme bagi pelaku usaha pemula.
“Nanti kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, karena kita berdasarkan aturan. Nanti kita lihat spesifikasinya seperti apa, termasuk untuk pelaku usaha pemula,” jelasnya.
Selain permodalan, pengembangan UMKM juga membutuhkan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kemampuan membangun identitas produk, memperbaiki kemasan, dan memperluas pemasaran menjadi faktor penting agar produk lokal mampu bersaing.
Karena itu, Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Melalui kerja sama Pemkab Nunukan dengan PIP serta peningkatan kapasitas usaha, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. (Adv)
