TANJUNG SELOR – Kepatuhan terhadap perizinan dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 2026. Melalui sosialisasi, pemerintah mendorong masyarakat dan pelaku usaha memahami aturan pemanfaatan air tanah, perlindungan kawasan konservasi, hingga mitigasi bencana geologi.
Program tersebut dilaksanakan melalui Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai tata kelola sumber daya alam yang sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Kaltara, Trimulbar, S.T., mengatakan sosialisasi menjadi sarana untuk menjembatani ketentuan teknis pemerintah dengan praktik pemanfaatan sumber daya alam di lapangan.
“Sosialisasi yang kami galakkan pada tahun 2026 ini tidak hanya berfokus pada aspek tata kelola perizinan, seperti Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dan sektor mineral bukan logam tertentu, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan konservasi serta mitigasi risiko kebencanaan,” ujar Trimulbar.
Cegah Eksploitasi Air Tanah Berlebihan
Pemanfaatan air tanah menjadi salah satu materi utama dalam sosialisasi tersebut. Dinas ESDM Kaltara menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan untuk mencegah penggunaan air tanah secara berlebihan.
Menurut Trimulbar, air bersih merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dikelola secara tertib dan berkelanjutan. Pelaku usaha maupun pihak yang menggunakan air tanah diharapkan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Selain pengelolaan air tanah, sosialisasi juga mencakup perlindungan kawasan yang memiliki nilai geologi dan ekologis tinggi. Kawasan karst dan potensi geowisata di Kaltara menjadi bagian dari kekayaan alam yang perlu dijaga agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Bencana Geologi
Aspek mitigasi bencana geologi turut menjadi perhatian Dinas ESDM Kaltara. Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mengenali wilayah yang rentan terhadap pergerakan tanah maupun potensi bencana geologi lainnya.
Pemahaman mengenai karakteristik wilayah dan potensi ancaman bencana dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memban
