NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaleb, menemui massa aksi unjuk rasa May Day di depan Kantor DPRD Nunukan, Rabu (6/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjawab langsung tuntutan para buruh terkait persoalan upah dan perlindungan pekerja.
Gat Khaleb menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan upah buruh. Menurutnya, penetapan upah mengikuti formula nasional yang menjadi ketetapan pemerintah pusat.
Ia memaparkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpijak pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Proses pengambil keputusan juga melibatkan berbagai pihak agar mencapai mufakat.
“Penentuan UMK memiliki rumus yang jelas. Itu bukan keinginan pemerintah daerah semata, karena prosesnya melibatkan serikat buruh, pemerintah, dan APINDO,” ujar Gat Khaleb saat menerima aspirasi massa.
Ia menambahkan bahwa kenaikan UMK sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ekonomi stagnan, maka upaya menaikkan upah minimum juga akan menghadapi tantangan besar.
Selain masalah upah, Gat Khaleb mengakui bahwa standar keselamatan kerja dan jaminan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Nunukan. Ia menilai kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di sejumlah sektor kerja masih cukup rendah.
“Keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama. Perusahaan harus meningkatkan standar perlindungan pekerja,” tegasnya.
Ia memandang buruh sebagai lokomotif pembangunan dan penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak dasar pekerja wajib menjadi perhatian semua pihak demi menjaga iklim kerja yang kondusif.
Terkait persoalan outsourcing yang menjadi keluhan buruh, Gat Khaleb menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan ranah nasional. Meski demikian, ia berjanji akan meneruskan tuntutan para pekerja kepada pemerintah pusat.
DPRD Nunukan berkomitmen mengawal setiap poin aspirasi agar perlindungan terhadap hak-hak pekerja semakin kuat di masa depan.
“Seluruh aspirasi yang buruh sampaikan hari ini menjadi catatan penting bagi DPRD. Kami akan memperjuangkan masukan ini dalam kebijakan-kebijakan mendatang,” pungkasnya. (Adv)
