NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyuarakan persoalan buruh melalui aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD pada Rabu (6/5/2026). Ia menilai sikap kritis mahasiswa berperan vital sebagai pengingat bagi pemerintah dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami berterima kasih karena mahasiswa selalu mengingatkan kami. Kritik itu penting agar pengawasan berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujar Andi Fajrul Syam.
Andi Fajrul menegaskan bahwa DPRD Nunukan membutuhkan masukan mahasiswa untuk memperkuat pengawasan di sektor ketenagakerjaan. Ia memberikan perhatian khusus pada isu penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta kondisi kerja buruh di lapangan yang masih memerlukan perbaikan.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Nunukan namun belum memiliki kantor fisik di daerah tersebut. DPRD Nunukan telah mendesak pemerintah daerah agar mewajibkan setiap perusahaan membuka kantor cabang di Nunukan.
Menurut Andi Fajrul, keberadaan kantor perusahaan di daerah akan mempermudah jalur komunikasi serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
“Jika perusahaan berkantor di Nunukan, aktivitas ekonomi akan tumbuh. Perputaran uang terjadi, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung,” jelasnya.
Ia juga menyentuh potensi sektor perikanan Nunukan yang sangat besar namun belum mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, ia mendorong kehadiran industri pengolahan agar lulusan perikanan setempat memiliki peluang kerja yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Fajrul menyayangkan perubahan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kini berpindah ke tingkat provinsi dan pusat. Hal ini menyebabkan ruang pengawasan pemerintah kabupaten menjadi terbatas, sehingga ia meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan.
Ia juga mengkritik praktik feodalisme yang masih sering muncul dalam dunia kerja. Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara wajib mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.
“Semua masyarakat harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Prinsip equality before the law harus benar-benar berlaku di lapangan,” tegas Andi Fajrul.
Ia berharap aksi mahasiswa ini menjadi momentum kuat untuk mempererat kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Nunukan. (Adv)
