TANJUNG SELOR – Pemerataan akses listrik di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Berdasarkan hasil pemetaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, pelayanan listrik kepada masyarakat diperkirakan baru menjangkau sekitar 61 persen penduduk.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan angka tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap indikator elektrifikasi agar lebih mencerminkan kondisi pelayanan listrik yang sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat perbedaan antara data rasio elektrifikasi yang dirilis PT PLN (Persero) dengan jumlah masyarakat yang benar-benar menikmati layanan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya angka rasio elektrifikasi, tetapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar menikmati listrik setiap hari. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan pelayanan,” ujarnya.
Ferdy menjelaskan, suatu desa dapat dikategorikan sebagai desa berlistrik meskipun baru sebagian kecil rumah tangga yang memperoleh sambungan listrik. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses energi bagi masyarakat.
“Kalau dalam satu desa masih sedikit rumah yang menikmati listrik, tentu kebutuhan masyarakat secara keseluruhan belum terpenuhi. Karena itu kami berharap indikator pelayanan dapat lebih menggambarkan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Ia mengakui, upaya pemerataan listrik di Kaltara tidak mudah. Luas wilayah, kondisi geografis yang sulit, serta jarak antarkampung yang berjauhan menjadi kendala dalam pembangunan jaringan listrik konvensional.
Selain itu, jumlah penduduk yang relatif sedikit di sejumlah kawasan terpencil membuat pembangunan jaringan membutuhkan investasi besar dan penanganan khusus.
“Di beberapa wilayah pedalaman jumlah penduduk relatif sedikit dan jarak antarkampung cukup jauh. Kondisi ini membuat pembangunan jaringan listrik menjadi lebih kompleks,” jelasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas ESDM Kaltara mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai alternatif penyediaan listrik. Pengembangan energi akan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang tersedia di setiap wilayah.
Daerah dengan intensitas sinar matahari tinggi berpotensi memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sementara itu, kawasan yang memiliki aliran sungai dapat dikembangkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Adapun wilayah dengan potensi angin dapat diarahkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
“Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu solusi penyediaan listrik juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut,” ungkapnya.
Ferdy menegaskan, Pemprov Kaltara terus mendorong percepatan pemerataan akses energi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, PLN, dan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan listrik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar, pedalaman, dan perbatasan.
“Pembangunan sektor kelistrikan harus berorientasi pada pelayanan masyarakat. Target akhirnya bukan sekadar meningkatkan angka statistik, tetapi memastikan seluruh warga Kalimantan Utara, termasuk yang tinggal di pedalaman dan perbatasan, dapat menikmati listrik yang layak untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan,” pungkasnya.
