NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengkaji kebutuhan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan. Kajian tersebut mencakup berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan transportasi hingga akses pendidikan, kesehatan, dan listrik.
Pembahasan itu berlangsung dalam rapat dan semiloka penjajakan awal serta studi kelayakan pemberdayaan KAT yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Nunukan, Kamis (29/10/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin, S.H., membuka sekaligus memimpin kegiatan tersebut.
Rapat ini menindaklanjuti hasil Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Nunukan. Tim akademisi Universitas Mulawarman Samarinda yang dipimpin Dr. Sukamti, M.Hum., sebelumnya melakukan kajian di tiga desa, yakni Desa Lontong, Desa Long Bulu, dan Desa Bulu Mangolom di Kecamatan Lumbis.
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Sukamti hadir secara daring sebagai narasumber untuk memaparkan hasil kajian. Ia menjelaskan, masyarakat di Desa Lintong, Desa Bulu Mangolom, dan Desa Long Bulu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan akses transportasi, pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi. Masyarakat juga mengalami kendala dalam memasarkan hasil usaha.
Temuan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Muhammad Amin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga adat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan masyarakat adat.
Pemkab Nunukan berharap hasil studi kelayakan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap upaya pemberdayaan tetap memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan nilai-nilai adat masyarakat setempat. Dengan begitu, program pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan sosial Kabupaten Nunukan.
Rapat dan semiloka tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber dari Kementerian Sosial RI, akademisi Universitas Mulawarman, Camat Lumbis, serta perwakilan Kecamatan Lumbis Ogong. (Adv)
