NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, mengkritik keras polemik mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Kritik tajam ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Nunukan bersama sejumlah ASN pada Selasa (28/4/2026).
Hj. Leppa mempertanyakan isu penurunan jabatan yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka guna menghindari bias informasi.
Dalam pertemuan tersebut, Hj. Leppa mengaku telah mengantongi sejumlah laporan mengenai ASN yang kehilangan posisi strategis pascamutasi. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menyusupi agenda politik ke dalam penataan pegawai.
“Saya mendapat laporan jabatan diturunkan. Kenapa banyak yang diturunkan? Jangan sampai muncul kesan politik di balik mutasi pegawai,” tegas Hj. Leppa.
Menurutnya, birokrasi harus tetap berjalan profesional dan berlandaskan aturan tanpa menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Ia menekankan bahwa dinamika politik memiliki jalurnya sendiri yang terpisah dari urusan kepegawaian.
“Jangan kita berpolitik dengan pegawai. Pegawai harus menjalankan demokrasi yang benar dan fokus melayani masyarakat,” tambahnya.
Selain masalah penurunan jabatan, Ketua DPRD juga menyoroti urgensi pemindahan pegawai yang sudah mendekati masa purna tugas. Ia merasa heran karena mendapati laporan adanya ASN yang tetap terkena mutasi meski masa kerjanya hanya tersisa hitungan hari.
“Ada pegawai yang mau pensiun beberapa hari saja masih terkena mutasi. Hal-hal seperti ini yang memicu banyak pertanyaan di masyarakat,” cetusnya.
Mengingat jumlah ASN yang terkena mutasi mencapai ratusan orang, Hj. Leppa mendesak Baperjakat untuk mengedepankan transparansi. Langkah ini penting guna mencegah persepsi negatif publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa mutasi jabatan wajib berpijak pada kebutuhan organisasi secara murni, bukan untuk memuaskan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan sampai pegawai merasa nasibnya dipermainkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme birokrasi,” pungkasnya. (Adv)
