TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun strategi besar untuk pembangunan tahun depan. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mewanti-wanti seluruh jajarannya agar menyusun program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan didukung anggaran yang masuk akal.
Pesan penting ini disampaikan Gubernur Zainal saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (10/6/2026).
Menurut Zainal, pembahasan RKPD ini adalah momen krusial untuk mengunci program-program mana saja yang menjadi skala prioritas daerah.
“Pembahasan ini adalah momentum strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh pendanaan yang realistis,” ujar Zainal.
Gubernur mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar rancangan program di RKPD maupun Rencana Kerja (Renja) 2027 harus satu garis lurus. Targetnya jelas: mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara Periode 2025–2029.
Sesuai aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir ini wajib dikoordinasikan secara matang agar semua usulan penting dari bawah bisa terakomodasi dengan baik.
Menariknya, arah pembangunan Kaltara pada 2027 sengaja disinkronkan dengan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan, investasi, dan industri.
Untuk tingkat daerah, Pemprov Kaltara mengusung tema besar untuk tahun 2027:
“Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.”
Di akhir arahannya, Gubernur Zainal tidak menampik bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, terutama dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan atau fiskal daerah.
Karena modal anggaran yang terbatas, kepala daerah meminta seluruh pemangku kepentingan tidak bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja tim yang kompak, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi program agar dana yang ada bisa menghasilkan dampak yang maksimal.
“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah,” tutup Zainal. (dkisp)
