TANJUNG SELOR – Menghadapi tantangan ekonomi yang bikin kondisi fiskal daerah naik-turun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) nggak mau tinggal diam. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., langsung mengambil langkah taktis dengan mendorong percepatan kolaborasi bersama badan usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Komitmen ini ditegaskan Wagub Ingkong saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6/2026).
Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan penting yang sebelumnya digelar oleh Gubernur Kaltara bersama DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta para bos perusahaan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Wagub menegaskan, sekarang saatnya semua pihak bergerak cepat mengeksekusi komitmen yang sudah dibuat.
“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong Ala.
Wagub Ingkong mengakui kalau pemerintah harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltara menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun program kerja prioritas yang nantinya bakal “ditawarkan” ke perusahaan-perusahaan besar melalui skema dana CSR. Fokus utamanya ada pada tiga sektor vital, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan
“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan,” tegas Wagub.
Nggak cuma bahas soal dana CSR, rakor kali ini juga menyasar urusan optimalisasi pendapatan daerah lewat penertiban pajak dan retribusi. Fokus utamanya adalah mengecek legalitas dan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Wagub meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mendata kebutuhan pembangunan di 5 kabupaten/kota sekaligus memverifikasi data alat berat milik perusahaan.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya.
Untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan maksimal, Wagub Ingkong dijadwalkan bakal memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja maraton ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, hingga Kota Tarakan.
Lewat aksi nyata ini, Pemprov Kaltara berharap hubungan antara pemerintah dan dunia usaha makin kompak, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan dampak kesejahteraannya. (dkisp)
