TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemprov ingin memastikan setiap program kerja yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan kuat ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026. Acara tersebut digelar di Ballroom Hotel Luminor pada Kamis (11/6/2026).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran yang sangat strategis. Instrumen ini berfungsi memperkuat tata kelola pemerintahan agar selalu berorientasi pada hasil (result-oriented).
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny tegas.
Menurut Denny, ekspektasi publik terhadap jalannya pemerintahan kini semakin tinggi. Masyarakat menuntut birokrasi yang, Efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, Transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakan dan Berdampak konkret dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan mampu menunjukkan kinerja yang terukur. Di sinilah peran penting para evaluator AKIP. Mereka dituntut menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Denny berharap kapasitas dan pemahaman para evaluator internal dapat meningkat tajam, khususnya terkait, Kebijakan tata kelola terbaru, Metodologi dan instrumen evaluasi danTeknik evaluasi terkini untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
Tak lupa, Sekprov Denny menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara yang telah menginisiasi dan mendukung penuh kegiatan ini.
Di akhir arahannya, Denny mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Utara untuk mempererat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah. Dengan begitu, kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (dkisp)
