NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menggandeng tokoh lintas agama untuk memperkuat sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026. BPS menilai para pemuka agama memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga dalam pelaksanaan sensus.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nunukan di Kantor BPS Kabupaten Nunukan, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala BPS Kabupaten Nunukan Dr. Iskandar Ahmaddien, Ketua FKUB Kabupaten Nunukan H. Hermansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan Hasan Basri, Ketua MUI Kabupaten Nunukan Ustaz M. Harrum Zain, S.Ag., pengurus FKUB, penyuluh Kementerian Agama, serta perwakilan tokoh agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, mengatakan tokoh agama menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di tengah warga.
“Melalui para tokoh agama, kami ingin masyarakat memahami bahwa Sensus Ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kami berharap masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, serta sesuai kondisi yang sebenarnya,” kata Iskandar.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Data tersebut akan mendukung pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi digital, hingga penyusunan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Ketua FKUB Kabupaten Nunukan, H. Hermansyah, menyatakan seluruh tokoh agama siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mereka akan memanfaatkan berbagai kegiatan keagamaan dan forum kemasyarakatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif.
“Para tokoh agama berkomitmen ikut menyampaikan pentingnya sensus kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan maupun forum kemasyarakatan,” ujarnya.
Hermansyah menambahkan, setiap agama mengajarkan nilai kejujuran, termasuk saat masyarakat memberikan informasi kepada petugas sensus.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri menilai kolaborasi pemerintah dan FKUB mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan lancar dan memperoleh data yang berkualitas,” katanya.
Ketua MUI Kabupaten Nunukan Ustaz M. Harrum Zain juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang akurat akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, BPS mengimbau masyarakat agar memeriksa identitas petugas sebelum pendataan berlangsung. Setiap petugas Sensus Ekonomi 2026 akan mengenakan rompi resmi BPS serta membawa kartu identitas dan surat tugas.
BPS juga menjamin kerahasiaan seluruh data masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS hanya menggunakan data tersebut untuk kepentingan statistik dan tidak menggunakannya untuk perpajakan, penegakan hukum, maupun kepentingan lain di luar kegiatan statistik.
Melalui kolaborasi dengan FKUB dan tokoh lintas agama, BPS Kabupaten Nunukan optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Nunukan. Data yang akurat diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
