TANJUNG SELOR — Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki surplus daya listrik sekitar 47 Megawatt (MW) yang berpotensi mendukung pengembangan Kawasan Industri Hijau (KIH) Tanah Kuning–Mangkupadi. Namun, ketersediaan daya tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur energi agar kebutuhan industri dapat terpenuhi sejak awal operasional.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara memastikan kapasitas kelistrikan yang tersedia saat ini masih memiliki ruang untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi di kawasan industri tersebut.
Berdasarkan evaluasi bersama Kementerian ESDM, kemampuan suplai daya listrik di Kaltara mencapai 154 MW. Sementara itu, beban atau kebutuhan listrik eksisting berada di kisaran 107 MW.
Dengan kondisi tersebut, terdapat surplus daya sekitar 47 MW yang dapat menjadi modal awal untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Tanah Kuning.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan ketersediaan daya harus diikuti perencanaan infrastruktur energi yang matang. Menurutnya, pembangunan sarana kelistrikan perlu berjalan seiring dengan perkembangan kawasan industri.
“Kita tidak boleh terlambat. Infrastruktur energi di kawasan industri hijau harus disiapkan lebih awal,” ujar Ferdy, Kamis (24/9/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan energi untuk kawasan industri perlu dipersiapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang didorong adalah memastikan dukungan pasokan gas untuk pembangkit, sehingga kebutuhan energi dapat dipenuhi seiring penyelesaian infrastruktur industri.
Melalui skema tersebut, operasional kawasan industri tidak harus sepenuhnya menunggu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) rampung.
“Kita perlu memastikan infrastruktur energi sudah siap ketika industri mulai beroperasi. Jangan sampai kawasan industrinya siap, tetapi energinya belum siap,” tegasnya.
Ferdy menambahkan, kesiapan energi turut menentukan kepastian bagi calon investor. Pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan dibutuhkan agar aktivitas industri dapat berjalan sesuai rencana sejak awal operasional.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pengembang kawasan, dan pihak terkait di sektor energi perlu diperkuat sejak tahap awal pembangunan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kesiapan infrastruktur energi berjalan seiring dengan pembangunan kawasan industri.
“Pembangunan infrastruktur energi harus disiapkan lebih awal dan berjalan beriringan dengan penyelesaian infrastruktur industri, tanpa harus menunggu pembangunan PLTA selesai sepenuhnya,” pungkasnya.
