NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui enam usulan strategis yang disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.
Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menhan di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026). Isinya mencakup penguatan pertahanan, pembangunan infrastruktur, penyelesaian persoalan batas negara, hingga penataan kawasan latihan tempur TNI.
Salah satu perhatian Irwan adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, yang berada di kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu.
Menurutnya, infrastruktur di kawasan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengamanan wilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat yang bermukim di perbatasan.
Irwan juga meminta penyelesaian sejumlah persoalan OBP, termasuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad. Selain itu, ia mengusulkan penyelesaian ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Persoalan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia juga masuk dalam usulan tersebut.
Selanjutnya, Irwan mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik–Tawau, Malaysia. Kedua fasilitas itu diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat tata kelola perlintasan antarnegara.
Bupati juga menyoroti persoalan pekerja migran Indonesia (PMI). Ia mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (overstay), serta pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pada sektor konektivitas, Irwan meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, menuju Long Midang, Kecamatan Krayan. Jalan tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan akses pelayanan publik, serta membuka pasar bagi komoditas unggulan daerah, seperti beras Adan dan garam gunung.
Ia turut mengusulkan dukungan pembangunan infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Usulan terakhir menyangkut penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencakup sekitar 277.859 hektare. Dalam hal ini, Irwan menekankan perlunya memperhatikan legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
Irwan berharap enam usulan tersebut dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan di kawasan perbatasan.
Ia juga berharap dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan negara, tetapi turut mempercepat pembangunan infrastruktur serta penyelesaian persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan. (Adv)
