TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai bergerak cepat mencari sumber pundi-pundi pendapatan baru demi memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menghadapi tantangan ruang fiskal yang diproyeksikan semakin terbatas, Pemprov Kaltara kini membidik potensi ekonomi hijau berskala besar, yakni perdagangan karbon (carbon trade) dari ekosistem mangrove dan gambut.
Strategi tersebut dipaparkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., saat membuka Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Dalam agenda penting tersebut, Pemprov Kaltara juga resmi meluncurkan dua senjata digital baru untuk menggenjot sektor pajak, yaitu aplikasi E-SAMSATKU dan SIMPADKU.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Evaluasi menyeluruh harus kita lakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk menjajaki potensi baru seperti perdagangan karbon,” tegas Bustan saat membacakan arahan Gubernur Kaltara.
Di hadapan para peserta rapat, Bustan melayangkan apresiasi tinggi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara. Pasalnya, sepanjang triwulan I tahun 2026 ini, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sukses berlari kencang hingga melampaui target yang ditetapkan.
Meski mencatat rapor hijau, Bustan mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak terlena. Ia meminta penagihan kewajiban wajib pajak dan kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Benuanta tetap dikawal ketat, dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik, peluncuran E-SAMSATKU dan SIMPADKU diharapkan mampu menutup celah kebocoran anggaran sekaligus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Berikut kegunaan dua aplikasi anyar Pemprov Kaltara tersebut:
-
E-SAMSATKU: Sistem online yang memudahkan warga Kaltara mengecek informasi sekaligus membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. Aplikasi ini sudah terintegrasi langsung dengan Bank Kaltimtara sehingga dijamin aman, cepat, dan efisien.
-
SIMPADKU: Panggung dasbor digital internal pemerintah untuk memantau realisasi penerimaan berbagai jenis pajak secara real-time, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, Pajak Air Permukaan (PAP), hingga Pajak Alat Berat (PAB).
“Diharapkan kedua aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD,” terang Bustan.
Menutup arahannya, Bustan menginstruksikan Bapenda Kaltara untuk segera melakukan sosialisasi secara masif dan agresif ke seluruh pelosok kabupaten dan kota. Tujuannya agar kemudahan yang ditawarkan oleh kedua aplikasi ini bisa langsung dipahami dan dimanfaatkan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Kaltara. (dkisp)
