TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk tidak antikritik demi kemajuan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial, terlebih di tengah perjuangan Kaltara untuk lepas dari ketergantungan dana transfer pusat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut mengemuka dalam acara Coffee Morning bertajuk “Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” yang digelar di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyatakan bahwa pintu komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan selalu terbuka lebar untuk diskusi yang konstruktif.
“Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman pers. Kita bisa berdiskusi bersama. Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan pelayanan publik,” ujar Denny di hadapan para awak media.
Selain membahas keterbukaan informasi, Denny juga mengingatkan tantangan berat media di era digital. Dengan perputaran informasi yang melesat cepat, media massa dituntut untuk menjadi benteng pertahanan dari menyebarnya berita-berita hoaks yang belum terverifikasi.
Pihak Pemprov Kaltara pun berjanji akan mempermudah akses informasi yang transparan dengan memperkuat koordinasi di lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi. Sinergi ini harus terus berjalan baik karena pembangunan daerah butuh peran media untuk edukasi masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekprov Kaltara tidak menampik adanya tantangan fiskal yang cukup berat di internal provinsi termuda di Kalimantan ini. Saat ini, postur anggaran Kaltara dinilai masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Denny mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari media hingga sektor swasta—untuk ikut ambil bagian dalam menggali potensi ekonomi baru demi mendongkrak PAD.
“Kaltara dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi semua pihak memiliki peran penting, termasuk dunia usaha, tentu tetap berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.
Diskusi santai yang berlangsung hangat ini juga dihadiri oleh pejabat teras Pemprov Kaltara, di antaranya:
-
Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si. (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara)
-
Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H. (Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara)
Sejumlah organisasi pers lokal dan nasional pun tampak memadati ruangan, mulai dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), hingga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). (dkisp)
