TANJUNG SELOR – Stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Utara kembali mendapat pengakuan positif. Provinsi Kaltara tercatat konsisten menempati posisi teratas dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama, bahkan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja Gubernur, Kamis (4/6).
Pertemuan itu menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh lintas agama dalam menjaga keharmonisan sosial di Bumi Benuanta.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua FKUB Kaltara, Wiyono Adie, menyampaikan bahwa capaian indeks kerukunan di Kaltara menunjukkan konsistensi yang sangat baik dari tahun ke tahun.
“Untuk Indeks Kerukunan Beragama Kaltara, kita selalu berada di posisi atas secara nasional. Yang membanggakan, di tingkat Kalimantan kita selalu menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada FKUB atas peran aktifnya dalam menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama melalui berbagai kegiatan sosial dan pendekatan dialog antar komunitas.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi bersama yang tidak hanya membanggakan daerah, tetapi juga memperkuat citra Kalimantan Utara di tingkat nasional.
“Saya berterima kasih atas kekompakan bapak ibu menjalankan kegiatan sosial ini dengan capaian yang luar biasa. Ini prestasi membanggakan yang membawa harum nama Kaltara,” kata Zainal.
Ia menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, terutama di wilayah yang memiliki keberagaman masyarakat seperti Kaltara.
Karena itu, ia berharap capaian positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi program serta penguatan komunikasi lintas agama di seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan FKUB untuk memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi persoalan sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah, serta meningkatkan koordinasi cepat antar pihak terkait.
Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan FKUB untuk terus memperkuat kolaborasi program kerja di lapangan, guna memastikan Kalimantan Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat. (dkisp)
