TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat memanfaatkan rencana ekspansi raksasa migas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara terbuka melobi manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Zona 10 agar mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membenahi akses jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning.
Umpan balik taktis tersebut dilontarkan Gubernur Zainal saat menerima audiensi resmi dari jajaran manajemen baru PHI di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5).
Sebagai kompensasi atas kontribusi sosial yang diminta, orang nomor satu di Bumi Benuanta ini menjamin Pemprov Kaltara akan memberikan dukungan karpet merah berupa kelancaran jaminan administrasi bagi rencana pengeboran eksplorasi migas PHI di wilayah Mangkupadi dan Blok Maratua.
“Kami berharap dukungan CSR untuk perbaikan akses jalan ke Tanah Kuning agar bisa terealisasi tahun ini. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi proyek migas tentu akan kami dukung sepenuhnya,” tegas Gubernur Zainal.
Selain sektor infrastruktur jalan darat, Gubernur Zainal juga menantang Pertamina untuk mempercepat ketahanan energi masyarakat pinggiran lewat pembangunan jaringan Pertashop. Menariknya, ia mendorong agar proyek pengisian bahan bakar skala kecil ini wajib melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltara sebagai mitra strategis.
Tak berhenti di situ, dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Gubernur juga menyentuh isu geopolitik dan ekonomi makro terkait potensi emas hitam di wilayah perbatasan Ambalat. Ia memberikan pandangan strategis agar pengelolaan migas di blok sekuritas tersebut dapat segera dioptimalisasi demi kedaulatan dan kemakmuran bersama.
Merespons lampu hijau dari pemangku kebijakan daerah, General Manager (GM) PHI Regional 3 Zona 10, Dharmapala, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan produksi dan mencarian cadangan migas baru di teritorial Kaltara.
Dharmapala membeberkan bahwa cetak biru agenda utama korporasi tahun ini adalah mengeksekusi kegiatan pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) Maratua, yang secara teknis operasional dikomandoi oleh PHE Lepas Pantai Bunyu.
“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memaparkan kegiatan utama Zona 10 tahun ini dan beberapa tahun ke depan, termasuk pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja Maratua,” ungkap Dharmapala.
Demi memuluskan target investasi hulu migas nasional tersebut, pihak PHI meminta asistensi dari Pemprov Kaltara, terutama yang berkaitan dengan mitigasi teknis mobilisasi rig (menara bor) dan peralatan berat. Pertamina membutuhkan keterbukaan pasokan data tonase jembatan-jembatan lokal yang akan dilintasi, agar proses pemindahan alat berat tidak terkendala kendala teknis di lapangan. (dkisp)
