JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) bergerak cepat mendukung penguatan pelayanan hukum di wilayahnya. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor demi pembangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menerima audiensi Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., di Gedung Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Senin (11/5).
“Untuk di Tanjung Selor ada lahan di kawasan Kota Baru Mandiri, nanti bisa dibangun di sana. Tinggal menyurati saja perihal permohonan hibah lahannya,” ujar Zainal memberikan solusi instan terkait kebutuhan lahan tersebut.
Tidak hanya menyiapkan lahan untuk gedung permanen, pertemuan strategis ini juga membahas opsi penyediaan gedung operasional sementara agar pelayanan PTUN bisa segera berjalan di Kaltara selama proses konstruksi.
Untuk urusan kantor sementara ini, Gubernur Zainal menyarankan pihak Badilmiltun MA untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Terkait kantor sementara bisa menyurati ke Bupati Bulungan, kami siap membantu,” tambahnya.
Sebagai informasi, kehadiran PTUN di Kaltara dinilai sangat krusial. Lembaga di bawah Mahkamah Agung ini bertugas khusus untuk menangani sengketa tata usaha negara antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat publik akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara.
Melalui gerak cepat Pemprov Kaltara ini, proses pembangunan PTUN diharapkan bisa segera terealisasi demi memberikan akses keadilan dan pelayanan hukum yang lebih dekat serta optimal bagi masyarakat Kaltara.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut juga dihadiri dan didampingi langsung oleh Kepala Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)
