TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., memberikan ketegasan khusus kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. Orang nomor satu di Kaltara ini meminta seluruh aparatur untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme demi pelayanan publik yang bersih.
Pesan menohok itu disampaikan Gubernur Zainal saat membuka acara Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Inspektorat Kaltara ini dihadiri oleh para Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dari kabupaten/kota se-Kaltara, dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian PANRB.
“Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas, profesionalisme, dan objektivitas, serta terbebas dari kepentingan di luar kepentingan publik,” ujar Zainal di hadapan para peserta.
Gubernur Zainal mengingatkan bahwa seluruh ASN wajib mendahului kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Langkah pencegahan konflik kepentingan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024.
Tak hanya bersandar pada aturan pusat, Pemprov Kaltara sebenarnya sudah bergerak selangkah lebih maju dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/617/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan.
“Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.
Lewat sosialisasi kilat selama satu hari ini, Gubernur Zainal berharap para peserta tidak sekadar datang dan duduk mendengar, melainkan benar-benar paham tentang:
-
Mekanisme pelaporan potensi konflik kepentingan.
-
Langkah pencegahan yang konkret di lapangan.
-
Penerapan rencana tindak lanjut di masing-masing perangkat daerah.
Di akhir arahannya, Zainal mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi besar-besaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
“Ini menjadi komitmen kita bersama dalam membangun Pemprov Kaltara yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi, menuju Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)
