TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memilih sikap terbuka dan transparan penuh dalam menyikapi hasil audit penggunaan uang negara. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak menutupi kendala di lapangan dan segera menuntaskan setiap rekomendasi dari tim auditor tanpa menunda-nunda waktu.
Sikap tegas tersebut ditunjukkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat memimpin kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya proses audit awal terinci atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2025 yang telah bergulir maraton selama 30 hari terakhir.
“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan. Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegas Gubernur Zainal di hadapan jajaran kepala perangkat daerah.
Gubernur Zainal mengingatkan bahwa kepatuhan menindaklanjuti temuan BPK adalah instrumen vital untuk menjaga marwah akuntabilitas dan transparansi di Bumi Benuanta. Ia meminta komunikasi dua arah antara OPD dan tim pengawas harus berjalan lancar.
Jika para kepala dinas menemukan ganjalan atau hambatan dalam mengesekusi rekomendasi BPK di lapangan, Gubernur menginstruksikan agar masalah tersebut segera dikoordinasikan, bukan malah didiamkan.
“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.
Lebih jauh, orang nomor satu di Kaltara ini menggarisbawahi bahwa hasil pemeriksaan BPK jangan dipandang sebagai momok atau ajang mencari kesalahan. Sebaliknya, audit ini harus dimaknai sebagai kompas evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
Setidaknya, ada enam sektor krusial yang menjadi bidikan evaluasi pembenahan Pemprov Kaltara ke depan, antara lain:
-
Pengelolaan aset daerah
-
Pos belanja daerah
-
Penyaluran hibah dan bantuan sosial
-
Pertanggungjawaban perjalanan dinas
-
Sistem pengadaan barang dan jasa
-
Aspek teknis tata kelola keuangan lainnya
Menutup arahannya, Gubernur Zainal melayangkan apresiasi tinggi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas profesionalisme mereka selama mengaudit Kaltara. Pemprov Kaltara menerima seluruh catatan pemeriksaan sebagai modal berharga untuk menaikkan kelas kualitas pengelolaan APBD. (dkisp)
