JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam membela produk lokal berbuah manis di tingkat nasional. Pemprov Kaltara sukses menyabet penghargaan bergengsi sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.
Penghargaan prestisius ini diberikan karena Kaltara mencatatkan angka realisasi belanja produk dalam negeri yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka sekitar 85 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., hadir langsung mewakili Gubernur Kaltara untuk menerima penghargaan tersebut di Gedung Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).
Sekprov Denny memaparkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari konsistensi Pemprov Kaltara yang terus mewajibkan jajarannya menyerap produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama melalui sistem belanja elektronik (e-Purchasing).
“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM. Kaltara mendapat penghargaan karena realisasi belanja produk dalam negeri (UMK) mencapai sekitar 85 persen,” ujar Denny bangga.
Denny menegaskan bahwa torehan 85 persen tersebut bukan sekadar angka statistik di atas kertas untuk pamer prestasi. Angka itu adalah bukti otentik mengenai keberpihakan dan kepedulian nyata pemerintah daerah untuk menghidupkan dapur para pelaku usaha kecil di Kaltara.
Kendati telah mengukir prestasi gemilang, Denny mengingatkan bahwa peta jalan pengembangan UMKM tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pemerintah daerah saja. Sinergi dan intervensi dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting agar pelaku usaha di perbatasan bisa naik kelas dan bersaing di pasar global.
“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” harapnya.
Capaian nasional ini diharapkan menjadi suntikan motivasi baru bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara agar tidak kendor dalam memprioritaskan produk lokal.
Langkah pengadaan yang berbasis pada produk lokal ini dinilai sebagai strategi paling efektif untuk memperkuat otot ekonomi daerah. Selain memberdayakan UMKM dan koperasi, sistem e-Purchasing yang diterapkan juga menjamin seluruh proses belanja negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. (dkisp)
