TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menaruh harapan besar kepada Lembaga Perempuan Dayak (LPD) untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi daerah, khususnya di wilayah perbatasan.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., saat menghadiri pelantikan Pengurus LPD Provinsi Kaltara Periode 2026–2031 di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5) malam.
Dalam sambutannya, Pollymaart mengucapkan selamat kepada Ketua LPD Provinsi Kaltara, Korni Serliany Ingkong Ala, S.T., beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan hanya agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Momentum ini bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi menjadi penanda komitmen Perempuan Dayak untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Bumi Benuanta,” ujarnya.
Menurut Pollymaart, perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, penguatan ekonomi keluarga berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penanganan masalah tengkes atau stunting.
Ia menilai, di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, kehadiran organisasi perempuan seperti LPD sangat dibutuhkan untuk memperkuat program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pollymaart juga menyoroti dua isu penting yang diharapkan menjadi perhatian kepengurusan baru LPD. Pertama, penguatan pemberdayaan perempuan di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Kedua, upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Demografi Kaltara menunjukkan signifikansi jumlah dan peran perempuan yang luar biasa. Keterlibatan aktif organisasi seperti LPD akan mempercepat akselerasi pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen mendukung organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, LPD diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Pollymaart mengajak seluruh pengurus untuk menjaga integritas organisasi, memperkuat solidaritas internal, dan terus mengedepankan semangat gotong royong dalam menjalankan amanah.
“Selamat bekerja dan menjalankan amanah. Jagalah kehormatan lembaga ini dengan integritas dan semangat gotong royong,” tutupnya. (dkisp)
