TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memperketat tata kelola keuangan daerah guna memastikan seluruh anggaran tepat sasaran. Setiap pos anggaran yang keluar wajib memberikan dampak langsung dalam mengatasi tantangan geografis dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/4) pagi.
Di hadapan para pejabat pengelola anggaran, Wagub Ingkong memaparkan realitas Kaltara yang memiliki wilayah luas dengan aksesibilitas terbatas. Namun, di balik kendala tersebut, Bumi Benuanta menyimpan potensi raksasa di sektor energi dan ekonomi kawasan.
“Pembangunan harus direncanakan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ingkong.
Ingkong menggarisbawahi bahwa proses pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administratif rutin, melainkan instrumen strategis yang menentukan sukses atau gagalnya program pemerintah. Oleh karena itu, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi harga mati.
Ia mengingatkan bahwa peran PA dan KPA sangat krusial dalam membentengi pengelolaan anggaran dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kepatuhan terhadap prinsip Good Governance wajib dijunjung tinggi.
“Pengadaan bukan sekadar administrasi, tapi bagian penting dari percepatan pembangunan,” tegas Wagub.
Lebih lanjut, Wagub meminta seluruh jajaran pembuat kebijakan untuk menyusun program yang menyentuh langsung urat nadi kehidupan masyarakat. Fokus utama pemerintah saat ini meliputi percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.
Menutup arahannya, Ingkong berharap bimtek ini mampu menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan mempertegas komitmen bersama dalam mengawal uang rakyat.
“Mari pastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)
