JAKARTA – Sebanyak 123 desa di Kalimantan Utara hingga kini masih belum menikmati layanan listrik yang memadai. Seluruh desa tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas cukup tinggi.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5), dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Ingkong mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara yang belum memperoleh akses listrik secara optimal. Menurutnya, kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan perbatasan, dapat menikmati akses energi yang layak.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” kata Ingkong.
Ia menegaskan keberadaan listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup warga di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa Program Lisdes masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri.
Pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program tersebut melalui dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang nilainya mencapai lebih dari Rp9 triliun. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target yang ditetapkan.
Bagi Kalimantan Utara, keberlanjutan Program Listrik Desa menjadi harapan besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Selain membuka akses terhadap layanan dasar, kehadiran listrik juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas wilayah yang selama ini masih tertinggal.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan elektrifikasi nasional, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah. (dkisp)
